I. Pendahuluan
Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial didalam masyarakat yang umumnya berbentuk pemerintahan.
Dalam perkembangannya, akuntansi sektor publik sekarang telah menjadi salah satu bidang mata kuliah konsentrasi pada program jurusan akuntansi. Oleh karena itu, proses pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik di program S-1 reguler harus lebih mengarahkan ketertarikan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi di bidang akuntansi sektor publik ini. Inovasi sistem pembelajaran menjadi terbuka dengan melibatkan wawasan dari para dosen dan mahasiswa.
Makalah yang berjudul Karakteristik Organisasi Sektor Publik ini kami buat dari hasil diskusi kelompok. Namun, mungkin di dalam penyusunan makalah ini masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu atas kekurangan makalah yang kami buat ini. Akan tetapi, terlepas dari segala kekurangan tersebut, kami berharap makalah ini akan sangat bermanfaat bagi kami dan kita semua sehingga dapat membantu kita untuk lebih memahami tentang organisasi sektor publik.
II. Landasan Teori
Setiap hari, kita selalu bersentuhan dengan organisasi publik. Jalan raya yang kita lalui tiap hari adalah salah satu produk dari organisasi publik, yaitu pemerintah. Ketika kita membayar pajak, retribusi, cukai, bea dan iuran kepemerintahan lainnya, maka kita sedang mendanai organisasi sektor publik.
Sejak lahir hingga wafat, seseorang yang hidup dalam suatu negara, selalu berinteraksi dengan sektor publik. Namun apakah organisasi sektor publik itu ? dan apa saja karakteristik serta ruang lingkupnya ? dalam makalah yang kami buat ini, kami mencoba memberikan penjelasan menyangkut Organisasi Sektor Publik.
III. Pembahasan
3.1 Pengertian Organisasi Sektor Publik
Sebelum membahas tentang pengertian Organisasi Sektor Publik, terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian dari organisasi dan sektor publik. Secara garis besar, organisasi adalah kelompok orang yang secara bersama - sama ingin mencapai tujuan. Sedangkan sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Jadi, Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Kegiatan perencanaan, pengendalian biaya dan kegiatan serta evaluasi & pengendalian tetap dijalankan di organisasi sektor publik seperti halnya di sektor swasta.
Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi - transaksi ekonomi dan keuangan. Tetapi berbeda dengan entitas ekonomi lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba ( nirlaba ).
Contoh organisasi sektor publik yang besar dan terkenal adalah negara. Tujuan negara adalah kesejahteraan dan kemajuan, bukan pemupukan laba yang diperoleh oleh negara tersebut. Sebagai bentuk organisasi sektor publik yang besar dan kompleks pemerintahan / negara banyak dibahas dalam literatur. Sehingga sering mengindentikan organisasi sektor publik dengan pemerintahan. Padahal selain pemerintahan ada rumah sakit, pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang merupakan bentuk organisasi sektor publik.
Pertanggungjawaban dan pelaporan organisasi sektor publik memiliki acuan khusus. Untuk pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) dan rujukan nasionalnya adalah International Public Sector Accounting Standard. Rujukan lain yang sering digunakan adalah standar akuntansi pemerintah USA yaitu Government Accounting Standard. Rujukan IPSAS lebih banyak digunakan karena sifatnya yang lebih umum dan tidak dipengaruhi oleh bentuk organisasi pemerintah negara tertentu. Sedangkan standar USA tentunya akan sangat diwarnai dengan sistem pengelolaan keuangan dan pelaksanaan jalannya pemerintahan.
Untuk organisasi sektor publik selain pemerintah menggunakan acuan PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba. Hal yang membedakan laporan keuangan nirlaba dengan organisasi bisnis adalah adanya pemisahan dana yang diterima oleh entitas sektor publik dalam bentuk entitas dana. Biasanya dana yang diterima oleh organisasi tersebut harus dipertanggungjawabkan secara khusus, maka harus ada pelaporan khusus dan terpisah.
Karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik dan karakteristik menurut undang - undang. Aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam. Kondisi organisasi sektor publik amat mandiri, atau lepas dari mekanisme murni pasar.
Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi - organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat.
Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama, yakni :
a. Akuntansi Pemerintah Pusat
b. Akuntansi Pemerintah Daerah
c. Akuntansi Parpol dan LSM
d. Akuntansi Yayasan
e. Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan
f. Akuntansi Tempat Peribadatan
Aktivitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditujukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke sektor swasta.
3.2 Ciri - Ciri Organisasi Sektor Publik
Organisasi sektor publik memiliki ciri sebagai berikut :
a. Tidak mencari keuntungan finansial
b. Dimiliki secara kolektif oleh publik
c. Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham
d. Keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi berdasarkan konsensus
Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya : layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya : fungsi birokrasi perintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.
3.3 Karakteristik Organisasi Sektor Publik
Organisasi sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Tujuan
Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani
b. Aktivitas
Pelayanan publik ( publik services ) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transfortasi publik dan penyediaan pangan.
c. Sumber Pembiayaan
Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, peinjaman pemerintah, serta pendapatan lain – lain yang sah dan tidak bertentangan sengan perundangan yang berlaku.
d. Pola Pertanggungjawaban
Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Lerwakilan Daerah ( DPD ), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )
e. Kultur Organisasi
Bersifat birokratis, formal dan berjenjang
f. Penyusunan Anggaran
Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya disahkan oleh wakil dari masyarakat di DPR, DPD. Dan DPRD.
g. Stakeholder
Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga – lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF ( International Monetary Fund ), ADP ( Asian Development Bank ), PBB ( Perserikatan Bangsa – Bangsa ), UNDP ( United Nation Depelopment Program, USAID, dan Pemerintah luar negeri.
3.4 Lingkup Organisasi Sektor Publik
Ruang lingkup organisasi sektor publik, antara lain :
a. Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif
b. Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja
c. Faktor Lingkungan yang mempengaruhi, yaitu :
ü Faktor ekonomi, yang meliputi :
· Pertumbuhan ekonomi
· Tingkat inflasi
· Tenaga kerja
· Nilai tukar mata uang
· Infrastruktur
· Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
ü Faktor politik, yang meliputi :
· Hubungan negara dan masyarakat
· Legitimasi pemerintah
· Tipe rezim yang berkuasa
· Ideologi negara
· Elit politik dan massa
· Jaringan Internasional
· Kelembagaan
ü Faktor kultural, yang meliputi :
· Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
· Sistem nilai di masyarakat
· Historis
· Sosiologi masyarakat
· Karakteristik masyarakat
· Tingkat pendidikan
ü Faktor demografi meliputi antara lain :
· Pertumbuhan penduduk
· Struktur usia penduduk
· Migrasi
· Tingkat kesehatan
Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu :
a. Ekonomi
Pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah.
b. Efisiensi
Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
c. Efektivitas
Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput.
Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.
Value of money memiliki beberapa manfaat, yaitu :
a. Meningkatkan pelayanan publik
b. Meningkatkan efektifitas pelayan publik dan pelayanan tepat sasaran
c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.
3.5 Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta
Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, antara lain :
a. Tujuan organisasi
Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat tujuan untuk memaksimumkan laba ( profit motive ), sedangkan pada sektor publik adalah pemberian pelayanan publik dan penyediaan pelayanan publik.
Tetapi meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas sektor swasta.
b. Sumber pembiayaan
Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for service, laba perusahaan milik negara seperti BUMN/BUMD, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, penjualan aset negara, dan pendapatan lain - lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Sedangkan untuk sektor swasta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan (retained earnings) dan modal pemilik. Sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik.
c. Pola pertanggungjawaban
Manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada parlemen dan masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat ( public funds ). Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal ( vertical accountability ) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada ototritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pemerintah pusat. Pertanggungjawaban horisontal ( horisontal accountability ) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
d. Struktur organisasi
Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta.
e. Karakteristik anggaran dan stakeholder
Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan., anggaran bukan sebagai rahasia negara. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan.
Dari sisi stakeholder, pada sektor publik stakeholder dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, pada stakeholder internal antara lain adalah lembaga negara (kabinet, MPR, DPR, dan sebagainya), Kelompok politik ( partai politik ), manajer publik ( gubernur, BUMN, BUMD ), pegawai pemerintah. Stakeholder eksternal pada sektor publik seperti masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, Bank sebagai kreditor pemerintah, Badan - badan internasional (IMF, ADB, PBB, dan sebagainya), investor asing, dan generasi yang akan datang.
Pada sektor swasta, stakeholder internal terdiri dari manajemen, karyawan, dan pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari bank, serikat buruh, pemerintah, pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang dan pasar modal.
f. Sistem akuntansi yang digunakan
Pada sektor swasta sistem akuntansi yang biasa digunakan adalah akuntansi yang berbasis akrual ( accrual accounting ). Sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas ( cash basis accounting ).
g. Tolak Ukur
Tolak ukur organisasi sektor publik sulit diidentifikasi secara jelas, apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan sedangkan sektor swasta lebih jelas dalam pengukurannya yaitu mencari laba
3.6 Persamaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta
Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu:
a. Sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
b. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien.
c. Proses pengendalian manajemen, kedua sektor sama - sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.
d. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama - sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya.
e. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.
f. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional
3.7 Tujuan Akuntansi Sektor Publik
American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :
a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).
IV. Kesimpulan
Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik.
Organisasi sektor publik memiliki beberapa karakteristik, yaitu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, memberikan pelayanan publik, sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku, bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, kultur organisasi bersifat birokratis, formal dan berjenjang, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program dan akhirnya disahkan oleh wakil dari masyarakat di DPR, DPD. Dan DPRD, stakeholder dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga – lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF ( International Monetary Fund ), ADB ( Asian Development Bank ), PBB ( Perserikatan Bangsa – Bangsa ), UNDP ( United Nation Depelopment Program, USAID, dan Pemerintah luar negeri.
Ruang lingkup organisasi sektor publik yaitu bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif, sektor publik menyerap banyak tenaga kerja, dipengaruhi oleh faktor Lingkungan, yaitu : faktor ekonomi, politik, kultural dan demografi.
V. Daftar Pustaka
- Indra Bastian (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Penerbit Erlangga
- www.google.com- widi.staff.gunadarma.ac.id/Pengantar ASP
- www.google.com-Bambang Kesit (2010 ). Akuntansi Sektor Publik
- www.scribd.com/doc/52907247/Pertemuan1-debbyTembolok
- http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/08/makalah-akuntansi-sektor-publik.html
